HEADLINE NEWS

Pilihan Dakri News

LightBlog
Adbox

Popular

DPD P3KI Sumut pertanyakan Kapasitas Cleaning Service Photo bersama di DPRD Tangerang Selatan


Teks foto : Dugaan Cleaning Service DPRD Kota Medan berphoto bersama Pejabat dan PNS di DPRD Tangerang Selatan

Medan - Berdasarkan hasil Investigasi DPD Perkumpulan Pemerhati dan Pengawas Korupsi ( P3KI ) Sumatera Utara Adanya praktik joki atau orang pengganti dalam setiap kunjungan kerja ke luar kota sepertinya bukan hal yang baru.

Rahmadsyah Sekretaris DPD P3KI Sumatera Utara mengatakan Setiap tahun permainan ini kerap terjadi, berdasarkan hasil investigasinya, KTP "Joki' diubah menjadi nama PNS atau Pejabat tersebut. Hanya fotonya saja tidak diubah.

"Pokoknya mulai berangkat ke bandara semua sudah diubah. Nama ditiket nama PNS atau Pejabat tersebut, nama di KTP juga. Hanya foto di KTP saja sama dengan kita. Pastinya di scanlah. Biar tidak ketahuan,” tegasnya (13/4/2021).

Rahmadsyah menjelaskan, untuk fasilitas mereka tetap dapat, seperti, makan dan penginapan. Biasanya lanjut sumber mereka menginap di mess atau hotel dengan fasilitas Satu kamar bisa Empat orang sesama joki agar hemat. “Jadi, sesama joki tidur berempat dalam satu kamar. Untuk menghemat. Untuk uang saku bagi dua dengan anggota Pejabat dan PNS yang Joki gantikan" tambahnya.

Rahmadsyah menambahkan, dalam hal ini PNS, Pejabat  dan joki sama-sama diuntungkan. Joki mendapat uang saku yang cukup lumayan. Sedangkan Pejabat dan PNS juga demikian meskipun tidak ikut berangkat tetap dapat menikmati uang SPJ. Selain itu mereka juga masih bisa mengurusi bisnisnya di Medan.

“Kalau ditanya mereka juga untung. Bahkan, untung besar. Bisnis selesai, uang saku perjalanan dinas dapat. Kami dapat uang saku dan hitung-hitung jalan-jalan,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam pemberian laporan kegiatan tidak melampirkan foto-foto kegiatan di sana. Laporannya hanya sebatas hasil pertemuan dan kegiatan pertemuan. Selain itu, untuk membuktikan dirinya pergi cukup melampirkan tiket perjalanan dan kwitansi penginapan.

"Foto tidak ada. Jadi, enak tidak ketahuan kalau posisinya digantiin. Cuma tiket, kuitansi penginapan, makan dan minum. Hasil pertemuan. Makanya joki ini masih berlanjut. Kalau sekarang mungkin masih ada. Namanya, juga masing-masing punya bisnis. Jadi, tidak mungkin bisa dihadiri semuanya. Ini juga bukan sesuatu yang baru,” pungkasnya.

Rahmadsyah juga mengatakan sistem joki ini tidak hanya memenuhi unsur pidana korupsi saja, tapi juga ada unsur pemalsuan dan penipuan. Penipuan adalah mengaku dirinya pergi ternyata tidak. Pemalsuan adalah memalsukan dokumen terkait untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan korupsinya adalah dengan mengambil semua uang perjalanan dinas meskipun tidak berangkat. 

“Jadi, mereka yang menggunakan joki ini terlibat pemalsuan dokumen, penipuan dan korupsi. Jadi, aparat penegak hukum jangan menunggu lama–lama mengungkap kasus ini. Tidak sulit mengungkapkan kalau mau. Caranya mereka lebih tahu lagi,” tegasnya.

Dia menambahkan, apabila kasus ini didiamkan, maka akan menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, persoalan ini jelas telah menyakiti hati masyarakat. Sebab, uang rakyat yang telah dianggarkan ternyata digunakan untuk kepentingan anggota dewan pribadi. 

“Ini jelas-jelas merugikan. Jadi, jangan tunggu lama-lama. Atau tunggu dibilang takut mengungkap kasus ini secara tuntas,” ungkapnya.

Rahmadsyah bahkan menemukan ada Cleaning Service DPRD Kota Medan berphoto bersama Pejabat dan PNS di DPRD Tangerang Selatan.

"Ada apa Cleaning Service DPRD Kota Medan bisa berphoto bersama dengan Pejabat dan PNS di DPRD Kota Tangerang Selatan" ungkapnya

Plt Sekwan Erisda saat di  minta tanggapannya melalui WA hanya menjawab dirinya lagi sibuk mengurus Dokumen perjalanan dinas anggota Dewan jadi tidak bisa menjawab Konfirmasi awak media.

"Nanti ku infokan ya bang, banyak kali dokumen perjalanan dinas anggota Dewan yang mau ku selesaikan" ungkapnya.(R/tim) 

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *